HARIANRIAU.CO - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa selama satu setengah tahun diterpa pandemi COVID-19 di Indonesia telah terjadi penguatan yang signifikan dalam perilaku dan infrastruktur kesehatan dan sekaligus penguatan kelembagaan nasional Indonesia.
Jokowi menyampaikan bahwa selama pandemi ini, kesadaran, partisipasi, dan kegotongroyongan masyarakat menguat luar biasa. Kelembagaan pemerintahan lintas sektor dan lintas lembaga negara, serta antara pusat dan daerah sampai dengan desa, juga mengalami konsolidasi. Sehingga hal ini membuat kapasitas sektor kesehatan meningkat pesat dan semakin mampu menghadapi ketidakpastian yang tinggi dalam pandemi.
Dari sisi masyarakat, kesadaran terhadap kesehatan semakin tinggi. Seperti kebiasaan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak telah menjadi kesadaran baru. Gaya hidup sehat, menjaga kebersihan lingkungan, berolah raga, dan mengonsumsi makanan yang bernutrisi, terasa semakin membudaya.
"Hal ini merupakan modal besar untuk menuju masyarakat yang lebih sehat dan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas," ucapnya pada pidato Presiden RI pada sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD secara virtual, Senin (16/8/2021).
Kesadaran dan antusiasme masyarakat untuk divaksin, memperoleh layanan kesehatan, memperoleh pengobatan, serta saling peduli juga semakin tinggi dan pandemi ini juga telah mengajarkan bahwa kesehatan adalah agenda bersama.
Menurutnya, pandemi telah menguatkan institusi sosial di masyarakat, dan semakin memperkuat modal sosial Bangsa Indonesia. Jika ingin sehat, warga yang lain juga harus sehat. Jika ada seseorang yang tertular COVID-19, maka hal ini akan membawa risiko bagi yang lainnya. Penyakit adalah masalah bersama, dan menjadi sehat adalah agenda bersama.
"Kapasitas kelembagaan negara dalam merespons pandemi juga semakin terkonsolidasi dan bekerja semakin responsif. Kita tahu bahwa pandemi harus ditangani secara cepat dan terkonsolidasi, dengan merujuk kepada data, ilmu pengetahuan dan teknologi," ujarnya.
Jokowi memahami bahwa praktik demokrasi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik harus dijunjung tinggi. Kerja sama antarlembaga, serta kepemimpinan yang responsif dan konsolidatif, menjadi kunci dalam menangani pandemi.
Ia menjelaskan, sejak awal pandemi, lembaga legislatif dan lembaga pemeriksa memberikan dukungan kepada pemerintah untuk cepat mengonsolidasikan kekuatan fiskal. TNI, Polri, dan birokrasi dari tingkat nasional sampai tingkat desa, terus bahu membahu dalam melakukan pendisiplinan protokol kesehatan, 3T, termasuk vaksinasi dan penyiapan fasilitas isolasi terpusat.
Sementara itu hampir semua Forkopimda bergerak terpadu dalam mengatasi permasalahan kesehatan dan perekonomian. Manajemen lapangan dalam testing, tracing, treatment dan vaksinasi, telah mengasah kepemimpinan di semua level pemerintahan.
"Saya yakin, kapasitas respons kita dalam menghadapi ketidakpastian di bidang kesehatan dan bidang-bidang lain juga semakin kokoh," ucapnya.
Ia menuturkan, penyediaan layanan kesehatan oleh pemerintah maupun swasta juga mengalami peningkatan yang menggembirakan. Layanan kesehatan di banyak daerah bertambah cukup signifikan, baik dalam hal penambahan kapasitas tempat tidur, maupun fasilitas pendukungnya.
Jokowi menyebutkan, yang sangat mengharukan dan membanggakan adalah kerja keras dan kerja penuh pengabdian dari para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan yang lain. Kemandirian industri obat, vaksin, dan alat-alat kesehatan masih menjadi kelemahan serius yang harus dipecahkan bersama.
Akan tetapi pandemi telah mempercepat pengembangan industri farmasi dalam negeri, termasuk pengembangan vaksin merah-putih, dan juga oksigen untuk kesehatan. Ketersediaan dan keterjangkauan harga obat akan terus kita jamin dan tidak ada toleransi sedikit pun terhadap siapapun yang mempermainkan misi kemanusiaan dan kebangsaan ini.
Selain itu, sebutnya, pemerintah bekerja keras mengerahkan semua sumber daya demi mengamankan pasokan kebutuhan vaksin nasional. Namun pada saat yang sama, Indonesia juga terus memperjuangkan kesetaraan akses terhadap vaksin untuk semua bangsa. Sebab perang melawan COVID-19 tidak akan berhasil jika ketidakadilan akses terhadap vaksin masih terjadi.
"Melalui diplomasi vaksin ini, kita telah menunjukkan kepada dunia, bahwa Indonesia berperan aktif untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial," ujarnya. (MC)
